Terus Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra, Ini Respons Istana

KONTEKS.CO.ID - Istana melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali merespons masih adanya desakan penetapan status bencana nasional penanganan bencana di Sumatra.

Menurut Teddy, perdebatan soal status bencana nasional seharusnya tak mengaburkan substansi utama penanganan, yakni kecepatan dan skala penanganan.

"Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh," ungkap Teddy dalam konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat 19 Desember 2025.

Baca Juga: Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito: Dengan Segala Kerendahan Hati, Kami Meminta Maaf

Sejak awal, kata Teddy, pemerintah telah menyatakan penanganan bencana ini bersifat nasional, begitu pula untuk sisi pendanaannya.

Pemerintah, lanjutnya, juga tak diam dan penanganan dilakukan dengan skala nasional.

"Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat," tegasnya.

Dia juga membantah adanya anggapan tanpa status bencana nasional anggaran pusat tidak bisa digunakan.

Presiden Prabowo, kata Teddy, telah memastikan pendanaan penanganan bencana ini sepenuhnya dari pusat.

Baca Juga: Sidang Korupsi Rp46,8 Miliar Dua Pejabat PT PP Digelar Selepas Tahun Baru

"Disampaikan Rp60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah, kemudian tetap fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu," jelasnya.

Sebelumnya, Posko Nasional untuk Sumatra, terdiri dari 21 organisasi masyarakat sipil, menyatakan, pemerintah lamban, tidak memadai, dan gagal membaca situasi faktual di lapangan pascabencana banjir dan longsor juga terjadi Sumatra Utara (Sumut).

“Di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, puluhan titik longsor membuat sejumlah desa sepenuhnya terisolir,” kata Maulana Sidiq, perwakilan Posko Nasional untuk Sumatra dari WALHI Sumatra Utara, Minggu, 14 Desember 2025.

Ia mengungkapkan, warga harus berjalan menembus longsor untuk menjemput bantuan. Krisis air bersih meluas karena PDAM rusak. Di Batang Toru, gelondongan kayu yang terseret banjir merusak jembatan dan rumah warga.

Di Tapanuli Selatan, 22 orang tertimbun longsor di wilayah perkebunan dan dimakamkan secara massal. Pencarian korban terhambat minimnya tenaga, keterbatasan alat berat, dan pemadaman listrik yang belum teratasi.