Bantuan Telat, Anggaran Terpangkas: Pakar Bongkar Alasan Sumatera Harus Jadi Bencana Nasional

KONTEKS.CO.ID - Desakan agar pemerintah menetapkan musibah di kawasan Sumatera sebagai bencana nasional kembali menguat.

Salah satunya datang dari psikolog dan Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, yang menilai status tersebut penting untuk membuka akses sumber daya pemulihan secara maksimal dari pemerintah pusat.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Senin, 8 Desember 2025, Iqbal menegaskan bahwa penetapan bencana nasional tidak berarti musibah terjadi di seluruh Indonesia, namun berkaitan langsung dengan tata kelola negara dan mekanisme penyaluran sumber daya.

Baca Juga: Bupati Aceh Selatan Diperiksa Usai Umrah di Tengah Bencana, Bima Arya Spill Nasib Mirwan MS

“Bencana nasional kan maksudnya bukan hanya seluruh Indonesia, tapi ini hanya bagian dari secara ketatanegaraan dan resources bisa diturunkan,” ujarnya.

Iqbal juga membagikan pengamatannya saat turun langsung ke Langkat pascabanjir. Ia menyebut warga mengeluhkan lambatnya bantuan pasca-kejadian.

“Dan yang mereka ceritakan adalah setelah 3 hari kejadian, baru bantuan datang dan itu pun tidak menyeluruh,” katanya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu bergerak cepat: “Kami melihat, kami mendukung pemerintah untuk segera menetapkan ini menjadi bencana nasional," imbuh dia.

Seruan agar Pemerintah Bersikap 'Royal'

Iqbal menilai momentum bencana ini sekaligus menjadi ujian relasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia mengibaratkan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui komitmen timbal balik.

“Kalau saya mengajar kepemimpinan, ini adalah tentang royal dan loyal,” ucapnya.

Baca Juga: Imbas Banjir Bandang Aceh-Sumatra, DPR Usul Prabowo Bentuk Kementerian Khusus Urus Bencana

“Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal. Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya itu akan membuat masyarakat pelit juga," tambah Iqbal.