Greenpeace Indonesia: Banjir Sumatra Seharusnya Jadi Peringatkan Terakhir Prabowo untuk Merombak Total Tata Kelola Hutan

Greenpeace mendesak pemerintah mengakui bahwa mereka telah keliru dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibat keserakahan korporasi dan salah urus pemerintah, hutan Sumatra yang dulunya luas kini terkuras habis.

Dan kini rakyat Sumatra menanggung beban tak tertanggungkan dari bencana ekologi ini. Prabowo dan beberapa menterinya memang telah menyinggung soal deforestasi, tetapi mereka seolah menyiratkan bahwa kerusakan hutan di Sumatera disebabkan oleh penebangan liar.

“Padahal, selain penebangan liar, deforestasi besar-besaran untuk industri dilegalkan oleh negara, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya,” kata Arie Rompas.

Baca Juga: Aksi Koboi Sekelompok Orang di Jalanan Kota Bandung, 3 Warga Tertembak  

“Selain mengevaluasi perizinan di Sumatera, pemerintah juga harus menghentikan perusakan hutan di wilayah lain,” ujarnya.

Aktivis lingkungan mendesak Presiden menghentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dilubangi oleh pertambangan nikel dan deforestasi terencana.

Hal ini terjadi di Merauke, Papua Barat, dengan kedok palsu produksi biofuel dan kawasan industri. “Pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan Prabowo tidak akan pernah tercapai kalau lingkungan dirusak dan bencana iklim mengancam kita semua,” pungkasnya. ***