Hasan Nasbi Bantah Pemerintahan Prabowo di Bawah Kendali Jokowi, Bawa-Bawa Nama Amerika Serikat

KONTEKS.CO.ID - Keberlanjutan kebijakan pemerintah menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menilai program Presiden Prabowo Subianto terlihat mirip dengan kebijakan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal ini, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan bahwa kesamaan itu bukan bentuk dominasi politik atau intervensi, melainkan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bersifat berkelanjutan.

Dalam sebuah tayangan YouTube pribadinya, Kamis, 27 November 2025, Hasan menegaskan tudingan bahwa pemerintahan Prabowo di bawah kendali Jokowi adalah keliru dan jelas telah merendahkan Presiden saat ini.

Baca Juga: Hasan Nasbi Beberkan Reformasi Gila-gilaan di BUMN, Paling Telak Tak Ada Lagi Bonus Miliaran Rupiah

“Setiap kali Pak Prabowo sejalan dengan Pak Jokowi, tuduhannya Pak Prabowo di bawah kendalinya Pak Jokowi,” kata Hasan.

Ia menilai penilaian itu bersumber dari sudut pandang yang tidak objektif dan bernada meremehkan.

Keberlanjutan Kebijakan Prinsip Sistemik

Hasan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi melanjutkan program dan kebijakan jangka panjang demi konsistensi pembangunan. Menurutnya, pergantian presiden tidak lantas memaksa setiap kebijakan dibatalkan.

“Tapi dari kita, keberlanjutan konsepnya. Mau ganti-gantian presidennya, konsep pembangunan tetap berjalan. Enggak reverse policy kan,” ujarnya.

Lelaki asal Sumatera Barat itu menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan bukan cerminan pengaruh politik personal, melainkan prinsip penting dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional. Ketika dua pemerintahan memiliki kebijakan yang serupa, hal itu menunjukkan konsistensi, bukan subordinasi.

Perbandingan Internasional: Risiko Reverse Policy

Hasan kemudian membandingkan praktik di negara lain, seperti Amerika Serikat, yang memungkinkan perubahan drastis kebijakan setiap kali pergantian presiden.

Baca Juga: Babak Baru Hasan Nasbi: Berpamitan dari Istana, Langsung Jabat Komisaris Pertamina

“Kalau kita reverse policy seperti di Amerika, program presiden sebelumnya bisa dicabut. Hari ini pajak dinaikkan, presiden berikutnya diturunkan,” jelasnya.

Menurut Hasan, model perubahan kebijakan yang fluktuatif semacam itu menimbulkan ketidakpastian bagi rakyat, pelaku usaha, dan implementasi program jangka panjang.