Ketua KPK Respons Pengesahan RKUHAP Jadi UU, Singgung Soal Penyadapan

KONTEKS.CO.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto merespons disahkannya UU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh DPR RI, Selasa 18 November 2025.

Dia mengatakan, pengesahan KUHAP tersebut tak banyak berpengaruh terhadap kinerja lembaga komisi antirasuah.

"Menurut saya sih nggak terlalu banyak pengaruhnya (terhadap KPK) ya gitu," ujarnya kepada wartawan mengutip Rabu 19 November 2025.

Baca Juga: Prabowo Beruntung Bisa Resmikan RS Kardiologi yang Diinisiasi Jokowi: Takdir Tak Bisa Ditolak, Alhamdulillah

"Karena kan itu ya memedomani bahwa itu asasi daripada para pihak yang diperiksa dan itu menyangkut masalah teknik dan praktik aja lah, nggak akan banyak berpengaruh," imbuhnya.

Setyo pun menyinggung terkait kewenangan penyadapan. KPK, kata dia, memiliki aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kemudian masalah penyadapan, kami juga punya aturan, segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penyadapan kita pertanggungjawabkan ke Dewas gitu," katanya.

Baca Juga: Polri Akui Lambat Tangani Laporan Masyarakat dan Kalah dari Damkar, Sebut Masalah di Tingkat Polsek Hingga Polda

"Kita matikan kalau memang sudah tidak ada prosesnya, segala sesuatunya ada aturan yang melekat dalam proses-proses yang dilakukan oleh penyidik," jelasnya.

Namun, lanjut Setyo, Biro Hukum KPK akan menelaah untuk menentukan mana saja yang harus dilakukan.

"Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kewenangan KPK, tidak berubah dengan adanya undang-undang hukum acara pidana yang pertama," harapnya.***