PDIP: Tidak Ada Urgensi Ubah BPIP Menjadi Kementerian Baru

KONTEKS.CO.ID - Usulan mengubah status Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi kementerian mendapat penolakan keras dari PDIP.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, pihaknya tak sepakat dengan usulan tersebut.

Menurutnya, usulan tersebut tidak sejalan dengan gagasan awal penyusunan UU terkait BPIP yang kini sedang berproses di Baleg DPR RI.

Baca Juga: Masih Tunggu Keputusan Final, Menaker Sebut Kapan Waktu Pengumuman UMP 2026  

"Iya, karena tidak sejalan dengan ide dasar UU ini dibuat," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu 12 November 2025.

Dia menyebut, ide awal pembentukan UU BPIP yakni untuk menegaskan bahwa pembinaan Pancasila dilakukan oleh sebuah badan.

Lantaran itu, Hugo menilai tidak ada urgensi mengubah BPIP menjadi kementerian baru.

“Ide dasar pembentukan UU adalah Pembinaan Pancasila oleh sebuah Badan yang namanya BPIP," ujarnya.

"Sementara Kementerian itu diatur dalam UU Kementerian Negara,” imbuhnya.

Sebagai informasi, usulan mengubah BPIP jadi kementerian datang dari Anggota Panja RUU BPIP dari Demokrat, Benny Kabur Harman.

Baca Juga: Bobibos, Inovasi Bahan Bakar dari Jerami Karya Anak Bangsa: Murah, Ramah Lingkungan, dan Siap Saingi BBM

Dia berpendapat, hal itu bertujuan agar BPIP menjadi lebih kuat menjalankan tugasnya.

Dengan jadi kementerian, kata dia, BPIP akan semakin jelas koordinasinya.

"Mohon maaf saja, tidak ada maksud untuk badan ini tidak, kalau memang kita anggap penting, Pak, Pancasila ini kenapa kita nggak usul saja bukan badan, kementerian," ujar Benny dalam rapat Panja RUU BPIP di Baleg DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 November 2025.