920 Ribu Hektare Tanah Terlantar dan Eks HGU Disiapkan Jadi Ladang Bahan Baku Etanol

KONTEKS.CO.ID - Sebuah revolusi pertanian energi berskala besar disiapkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ratusan ribu hektare lahan yang selama ini tidak produktif.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah secara resmi menyiapkan 920 ribu hektare lahan yang akan dialihfungsikan menjadi ladang penanaman bahan baku etanol, seperti tebu dan ubi.

Langkah masif ini berdampak langsung pada tata kelola lahan di Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa lahan-lahan ini bukan berasal dari pembukaan hutan baru.

Tapi lahan yang izinnya telah mati atau yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Ini adalah sinyal tegas dari negara untuk mengoptimalkan aset-aset yang tidur.

Baca Juga: Netflix Guyur Bonus Rp250 Miliar ke Sony Gara-gara 'K-Pop Demon Hunters', Sekuel Siap Tayang 2029!

Sumber terbesar, yakni 680 ribu hektare, berasal dari lahan-lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik korporasi yang kontraknya telah habis (expired) dan tidak diperpanjang lagi oleh negara.

"680 ribu hektar dari eks HGU yang sudah expired yang tidak diperpanjang. Kita serahkan ke sana," kata Nusron, seperti dikutip dari Tirto.id.

Lahan-lahan ini secara efektif kembali ke pangkuan negara untuk didistribusikan bagi proyek strategis nasional.

Sumber kedua, yang berjumlah 240 ribu hektare, diambil dari "bank tanah" yang statusnya adalah tanah terlantar.

Baca Juga: Ucapkan Selamat Hari Pahlawan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti Puji Jasa Soeharto untuk Pembangunan RI dan Partai Golkar

Ini adalah lahan-lahan yang sebelumnya dimiliki oleh pihak tertentu namun tidak diurus atau dimanfaatkan, sehingga kini diambil alih oleh negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran publik.

Dampak ekonomi dari proyek ini diharapkan akan sangat luas, karena tidak terkonsentrasi di satu pulau saja.

Nusron membantah bahwa proyek ini hanya akan difokuskan di Papua. Sebaliknya, 920 ribu hektare lahan ini akan menjadi motor penggerak ekonomi agrikultur baru yang tersebar di 18 hingga 19 provinsi, mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa Barat dan Jawa Timur.

Meskipun Kementerian ATR/BPN telah sukses mengumpulkan lahan, nasib proyek ini belum sepenuhnya final.