KPK Siap Terbang ke Arab Saudi, Bongkar Habis Dugaan Korupsi Kuota Tambahan Haji 2024

KONTEKS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengambil langkah berani dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024.

Lembaga antirasuah itu berencana mengecek langsung pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi untuk menelusuri kejanggalan pembagian kuota tambahan yang disebut tidak sesuai aturan.

“Dalam perkara kuota haji ini, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat menanganinya, karena ada rencana juga untuk mengecek langsung ke lokasi,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa, 11 November 2025.

Langkah ini menandai keseriusan KPK dalam membongkar praktik penyimpangan di sektor yang selama ini sarat sensitif karena menyangkut ibadah jutaan umat Islam Indonesia.

Baca Juga: Isyaratkan Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Pihak yang Berperan Beri Diskresi

Penyimpangan Kuota Tambahan 20 Ribu Jamaah

Akar persoalan bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan kepada Indonesia pada penyelenggaraan haji 2024.

Sesuai ketentuan resmi, pembagiannya mestinya mengikuti proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

“Kenapa 92 persen? Karena mayoritas jamaah yang mendaftar adalah haji reguler. Sementara haji khusus biayanya jauh lebih besar, jadi porsinya hanya 8 persen,” jelas Asep.

Namun, KPK menemukan indikasi bahwa proporsi itu dibelokkan secara sepihak. Alih-alih mengikuti aturan, kuota tambahan justru dibagi rata—masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

“Itulah yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Tidak sesuai aturan, tapi dibagi dua. Akibatnya, pendapatan dari kuota haji khusus menjadi jauh lebih besar,” tegasnya.

Uang dari jamaah haji khusus yang tarifnya jauh di atas reguler inilah yang diduga menjadi sumber aliran dana korupsi dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Misteri Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil 4 Biro Perjalanan Jadi Saksi

KPK Akan Cek Fasilitas dan Mekanisme di Tanah Suci

Asep menegaskan, pengecekan langsung ke Arab Saudi dilakukan bukan sekadar untuk validasi data, tetapi juga menguji klaim penyesuaian fasilitas yang kerap dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu.