Soeharto Pahlawan Nasional, PDIP: Pemerintah Seperti Tuli

KONTEKS.CO.ID - PDIP merespons penganugerahan gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden RI ke-2, Soeharto.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, pemerintah telah mengabaikan suara penolakan masyarakat dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Seharusnya, kata dia, gelar tersebut tidak dapat dilepaskan dari catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Biodata Tai Tzu Ying, Resmi Gantung Raket: Dari Puncak Dunia hingga Momen Berat di Olimpiade Paris 2024

"Sudah berapa banyak penolakan dari kelompok masyarakat bahkan dari rakyat Indonesia sendiri terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Konteks.co.id, Senin 10 November 2025.

"Tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan," imbuhnya.

Menurutnya, pemberian gelar pahlawan merupakan momentum penting dalam menjaga kesinambungan sejarah dan identitas bangsa.

Lantaran itu, seharusnya tidak dilakukan atas dasar kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Baca Juga: Gempa Dangkal Hantam Bumi Cendrawasih, Berpusat di Pegunungan Bintang

"Jangan sampai pemberian gelar Pahlawan Nasional hanya demi kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu karena akan mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Khusus untuk Soeharto, Andreas memandang negara seharusnya mempertimbangkan catatan sejarah pelanggaran HAM dan praktik kekuasaan represif.

Dia pun mengingatkan kembali peristiwa pelanggaran HAM yang selama ini dikaitkan dengan pemerintahan Orde Baru. Contohnya, kasus penghilangan paksa, penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, hingga rangkaian kekerasan menjelang kejatuhan Soeharto pada Mei 1998.

Baca Juga: ZTE Nubia Z80 Ultra, Smartphone Flagship dengan Performa Terbaik

"Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam, yang sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selama ia memimpin negeri ini,” tuturnya.