Menlu Ungkap Alasan WNI di Kamboja Menolak Dievakuasi Usai Berontak dari Perusahaan Penipuan Online Scam

KONTEKS.CO.ID - Sebanyak 97 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat kerusuhan di Chrey Thum, Kamboja, mengalami nasih dan dilema yang memilukan.

Usai nekat memberontak untuk melarikan diri dari sebuah perusahaan penipuan daring (online scam), kini 86 orang di antaranya masih ditahan di kantor polisi dan 11 lainnya dirawat di rumah sakit.

Kekinian, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan fakta yang lebih mengkhawatirkan yakni, sebagian dari WNI yang menjadi korban tersebut menolak untuk pulang ke Indonesia.

Baca Juga: Curhat Ibu Timothy Anugerah, Bantah Isu Gangguan Mental, Buka Suara Tentang Dugaan Bullying di Unud

Alasannya bukan karena mereka aman, tetapi karena mereka putus asa mencari pekerjaan.

"Dari beberapa informasi yang saya dapat, ada juga yang tidak mau pulang. Tidak mau pulang dengan harapan untuk bisa bekerja di tempat lain (di Kamboja)," ungkap Sugiono di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Para WNI tersebut memilih bertahan di negara asing tempat mereka baru saja menjadi korban eksploitasi dan terlibat kerusuhan daripada harus kembali ke Tanah Air tanpa pekerjaan.

Baca Juga: AMSI Awards 2025: Apresiasi untuk Inovasi dan Transformasi Media Siber Indonesia di Tengah Disrupsi Teknologi dan AI

Aksi kerusuhan pada Jumat, 17 Oktober 2025 itu sendiri merupakan upaya pemberontakan 97 WNI untuk meloloskan diri dari perusahaan scam tersebut.

Pemerintah, melalui KBRI Phnom Penh, mengaku telah hadir dan memberikan perlindungan. Namun, Menlu Sugiono menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa mereka yang menolak untuk dievakuasi.

"Kami kembalikan kepada individu masing-masing (terkait kepulangan ke Indonesia), tetapi yang pasti pemerintah hadir untuk menyelesaikan," lanjut dia.

Baca Juga: Jadwal Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn Hari Ini di French Open 2025: Fajar-Fikri Tutup Aksi Indonesia

Saat ini, puluhan WNI tersebut masih dalam status ditahan pihak berwenang Kamboja, sementara belasan lainnya luka-luka, menempatkan mereka dalam pilihan sulit antara keamanan pribadi dan kebutuhan ekonomi.***