Dituding 'Berantas Korupsi Sambil Korupsi', KOSMAK Laporkan Jampidsus Kejagung ke Prabowo

“Presiden Prabowo perlu bersikap lebih tegas terhadap aparat hukum yang menyalahgunakan kewenangan. Bila dibiarkan, integritas pemberantasan korupsi akan hancur,” tegas Petrus.

Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Perizinan

KOSMAK juga mengungkap dugaan rekayasa izin tambang dan pemalsuan dokumen antara PT PKS dan PT Sultra Jembatan Mas, perusahaan yang telah dinyatakan pailit sejak 2014.

Pada 12 Oktober 2011, terdapat surat permohonan atas nama Michael Eduard Rumendong kepada Bupati Konawe Aswad Sulaiman, yang disebut mengajukan perubahan nama PT Sultra Jembatan Mas menjadi PT PKS. Namun, PT PKS baru berdiri enam tahun kemudian, tepatnya pada 2017 berdasarkan Akta Nomor 86 Notaris Rayan Riadi.

Artinya, permohonan perubahan nama tahun 2011 tersebut mustahil secara hukum dan berpotensi mengandung unsur pidana pemalsuan.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Ngaku Tak Geledah Rumah Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang Dijaga Ketat TNI

“Kami akan menyerahkan semua bukti kepada Presiden dan Jenderal TNI (Pur) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, serta siap dipanggil bila dibutuhkan klarifikasi. Kami percaya Presiden Prabowo punya komitmen kuat untuk menegakkan keadilan dan integritas di tubuh penegak hukum,” tutur Ronald.

Hingga berita ini tayang, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memberikan tanggapan resmi atas laporan dan tudingan yang disampaikan KOSMAK.

Koalisi ini beranggotakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dan Pergerakan Advokat Nusantara.***