• Senin, 22 Desember 2025

Diminta KPK Lapor Dugaan 'Mark Up' Proyek Whoosh, Mahfud MD: Agak Aneh!

Photo Author
- Minggu, 19 Oktober 2025 | 10:53 WIB
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD soal KPK minta laporan dugaan 'mark up' proyek kereta cepat atau Whoosh (Foto: YouTube/Mahfud MD Official)
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD soal KPK minta laporan dugaan 'mark up' proyek kereta cepat atau Whoosh (Foto: YouTube/Mahfud MD Official)

Sementara, dia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.

"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," jelasnya.

Mahfud mengatakan, jika KPK ingin menyelidiki Whoosh tak usah menunggu laporan.

KPK memanggil saja dirinya dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut.

Baca Juga: Skandal Solar Bukan Soal Harga Saja, Tapi Penyimpangan Sistemik di Pertamina

Kemudian, KPK dapat memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh untuk digali keterangannya.

"Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," ucapnya.

Sebelumnya, Konteks mengabarkan, Mahfud MD mengungkap adanya perbedaan mencolok mengenai biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan China.

Melalui kanal YouTube-nya, TERUS TERANG, ia menyebut biaya per kilometer Whoosh di Tanah Air tembus USD52 juta. Sedangkan di negara asalnya, China, hanya USD17 juta–18 juta.

“Naik (ada mark-up) tiga kali lipat, ini harus ditelusuri siapa yang menaikkan dan ke mana aliran dananya,” kata Mahfud.

Baca Juga: Nggak Ada Takut-takutnya, KKB Berondong Tembakan Rombongan Kapolda Papua Tengah, 4 Polisi Terkapar

Menanggapi data yang disampaikan mantan Menhan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) itu, KPK memintanya untuk melakukan laporan resmi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, laporan yang masuk harus disertai data awal atau bukti pendukung.

“KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan aduannya melalui saluran resmi KPK,” pinta Budi di Gedung Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025.

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X