Ia mendesak agar proyek tersebut diaudit secara menyeluruh untuk menghindari kerugian negara.
Mahfud juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Menteri Keuangan Purbaya untuk tidak melunasi utang Whoosh menggunakan dana APBN.
Namun, ia mengingatkan potensi konsekuensi diplomatik, termasuk risiko kompensasi kepada pihak China.
Baca Juga: Terungkap! Segini Harga Fantastis Jet Tempur Chengdu J-10 Indonesia yang Dibeli Langsung dari China
“Jangan sampai gagal bayar membuat aset strategis kita terancam,” katanya.
Dia mencontohkan kasus pelabuhan Sri Lanka yang diambil alih akibat gagal bayar utang ke China.
Purbaya: Utang Whoosh Harus Diselesaikan Swasta
Menkeu Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa proyek Whoosh berada di bawah Danantara dan seharusnya dikelola secara mandiri.
“Danantara punya dividen besar, rata-rata Rp80 triliun per tahun. Seharusnya dikelola dari sana, jangan ke APBN lagi,” tegasnya.
Baca Juga: Pertemuan Panas Bahas Utang Whoosh, Purbaya vs Danantara vs KAI: Ini Bom Waktu!
Ia menambahkan, pemerintah ingin memisahkan pengelolaan antara sektor swasta dan publik agar risiko finansial tidak selalu dibebankan ke negara.***
Artikel Terkait
KPK Minta Mahfud MD Laporkan Kasus Kereta Cepat Whoosh
Hubungan Menkeu Purbaya dan Luhut Makin Panas, LBP: Bayar Utang Whoosh, Siapa yang Minta Duit APBN?
Pertemuan Panas Bahas Utang Whoosh, Purbaya vs Danantara vs KAI: Ini Bom Waktu!
SIAGA 98 Desak KPK dan Kejagung Usut Kasus Whoosh
BP BUMN dan Danantara Harus Selesaikan Utang Kereta Cepat Whoosh