Hal ini merupakan agian dari arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.
Baca Juga: Purbaya Ancam Potong Dana KPR Subsidi, Kritik Penyerapan Dana yang Lambat
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.
“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” katanya lagi.***
Artikel Terkait
Lantik Dony Oskaria, Istana Ungkap Nasib Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo
Silfester Matutina Kembali Jadi Sorotan Publik, Jabatan Komisaris BUMN Dipertanyakan
Wawancara dengan Firnando Ganinduto: Buka-bukaan Mulai dari Reklamasi BUMN Tambang hingga Aksi Investasi Danantara
BUMN Seolah Angkat Tangan? Dua Opsi Disodorkan ke Pemerintah untuk Lunasi Utang Kereta Cepat Senilai Rp118 Triliun
Setahun Era Prabowo: Prof Ferry: Benahi BUMN, Rangsang Investasi Asing, dan Pertumbuhan Tak Rusak Lingkungan