Ketua Komisi VI DPR: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mengancam Keuangan Negara

KONTEKS.CO.ID – Komisi VI DPR RI menyoroti kondisi keuangan dan kelayakan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang dinilai semakin membebani badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar proyek strategis itu tidak menjadi beban jangka panjang bagi negara.

“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi," tulisnya dalam keterangan kepada wartawan, Rabu 15 Oktober 2025.

Baca Juga: Saatnya Punya Rumah, Menkeu Purbaya Resmi Perpanjang Program Bebas Pajak Beli Rumah hingga 2027

"Dari awal pembentukannya saja sudah tidak dipegang langsung negara dan sekarang utangnya sudah besar sekali."

"Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” tulis Anggia.

Ia menjelaskan, proyek KCIC sejak awal dibiayai melalui konsorsium antara BUMN Indonesia dan mitra asing tanpa menggunakan dana langsung dari APBN.

Baca Juga: Ngotot Bubarkan Satgas, Mahfud MD Sebut Menkeu Purbaya Tak Paham Masalah BLBI

Namun seiring berjalannya waktu, struktur pembiayaan yang kompleks membuat beban utang proyek terus meningkat dan menekan keuangan perusahaan pelat merah.

Menurut Anggia, situasi tersebut menuntut langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN dalam mencari solusi pembiayaan.

Baca Juga: Terungkap Pemicu Kebakaran Hebat di Pademangan hingga Tewaskan Ibu Hamil dan Dua Anak

“Kita ingin negara tidak dirugikan, BUMN tetap berkembang, dan cita-cita memiliki korporasi besar yang bisa menghasilkan dividen bagi negara juga tetap bisa terwujud,” begitu politisi Fraksi PKB menulis.

Anggia menambahkan, pemerintah perlu memastikan proyek infrastruktur berskala besar seperti KCIC benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.