Kerugian Tambang Ilegal di Babel Tembus Rp300 Triliun, Prabowo: Basmi Semua Pelanggar Hukum!

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal (illegal mining) yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Ia menyebut kegiatan melanggar hukum tersebut tidak hanya merugikan perekonomian nasional, tetapi juga merusak tatanan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

“Kita sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” tegas Prabowo di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel), Senin, 6 Oktober 2025.

Baca Juga: Prabowo Tinjau Barang Rampasan Negara di Bangka Belitung, Tegaskan Komitmen Tata Kelola SDA

Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan prosesi penyerahan enam smelter hasil rampasan negara dari kasus korupsi tata kelola timah senilai Rp300 triliun.

Aset-aset tersebut sebelumnya disita oleh Kejaksaan Agung dan kemudian diserahkan melalui Kementerian Keuangan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Timah Tbk.

Enam smelter yang kini menjadi tanggung jawab PT Timah Tbk yaitu PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Menara Cipta Mulia (MCM), PT Tinindo Internusa (Tinindo), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) dan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Prabowo menekankan, penyalahgunaan izin dan praktik tambang tanpa legalitas yang dilakukan sejumlah perusahaan tersebut telah menggerogoti potensi pendapatan negara dalam jumlah fantastis.

Baca Juga: Barang Rampasan Korupsi Rp300 Triliun Diserahkan ke PT Timah Disaksikan Presiden Prabowo, Ini Rincian Asetnya

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan,” tegasnya.

Langkah penyitaan dan pengalihan aset ini, menurut dia, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menertibkan tata kelola sumber daya alam, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

Dengan pengelolaan oleh PT Timah, pemerintah berharap aset rampasan negara tersebut dapat kembali memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, memperkuat hilirisasi timah, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia berjalan secara sah dan berkeadilan.***