Menko Yusril Tak Akan Sahkan Pengurus Baru PPP Jika Masih Berkonflik  

"Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun," ujarnya.

Kemudian, sesuai prosedur pendaftaran susunan pengurus baru partai politik permohonan pengesahan harus diajukan oleh pengurus lama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

Yusril pun mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

Baca Juga: Jelang HUT Ke-80 TNI, Peringkat Angkatan Laut Indonesia Ada di Peringkat 4 Dunia: Cuma Kalah dari AS, China, dan Rusia

"Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut, untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," jelasnya.

Ditegaskan Yusril, dalam negara demokrasi, partai politik memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi.

Pemerintah, ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, baik melalui musyawarah, mahkamah partai, maupun forum pengadilan.

"Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal," kata dia.

"Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," pungkasnya.***