Pemerintah tak bisa hanya mengandalkan tim-tim independen tanpa legitimasi politik Presiden.
“Keengganan membentuk TGPF sama dengan mengorbankan rakyat demi stabilitas semu dan kepentingan politik jangka pendek,” kata Hendardi.
Presiden juga perlu memosisikan diri secara netral di tengah kompleksitas relasi TNI-Polri, apalagi mengingat reformasi sektor keamanan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Baca Juga: Jonathan Frizzy Ungkap Penyakit Keturunan di Tengah Kasus Vape Etomidate, Harus Jalani Operasi
Yusril Dikritik, Sikap Pemerintah Dipertanyakan
Pernyataan Menko Hukum yang berubah-ubah soal TGPF pun menjadi sorotan.
Apakah Yusril berbicara sebagai juru bicara Presiden atau semata pandangan pribadi? Ketidakjelasan ini, menurut Hendardi, justru makin menambah ketidakpercayaan publik.
“Menko sebaiknya menahan diri dan tidak memberikan pernyataan politik yang tidak konsisten,” tutupnya.
Publik saat ini tidak butuh keraguan, tapi langkah konkret.
Karena tanpa TGPF yang sah secara politik dan konstitusional, kebenaran akan terus dikaburkan, dan rakyat dibiarkan menduga-duga—lagi.***
Artikel Terkait
SETARA Institute Desak Prabowo Bentuk TGPF, Bongkar Fakta Kerusuhan Agustus 2025
SETARA: Reformasi Polri Buat Tunduk pada Hukum, HAM, dan Demokrasi
SETARA Temukan 130 Permasalahan Aktual di Tubuh Polri
SETARA Usulkan 4 Pilar dan 12 Agenda untuk Reformasi Polri
SETARA Minta KRK Harus Jadi Motor Reformasi Polri, Bukan Sekadar Gimik Politik
SETARA Usul Empat Pilar Reformasi Jadi Jalan Transformasi Polri