KONTEKS.CO.ID - Polemik soal pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025 kian memanas.
Setara Institute melalui Ketua Dewan Nasionalnya, Hendardi, menyampaikan sikap tegas.
Dalam pernyataannya pada 19 September 2025, Hendardi menyebut pemerintah “jangan mendustai fakta dan hak publik untuk tahu.”
Baca Juga: IRESS Mengaku Tidak Terlalu Optimistis dengan Menkeu Purbaya
Enam lembaga HAM nasional—Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, KND, dan Ombudsman RI—sudah membentuk Tim Independen Pencari Fakta.
Namun, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra justru menyatakan TGPF dari Presiden tidak diperlukan.
“Dengan legitimasi otoritatif, Presiden bisa mendorong TGPF untuk membuka tabir ‘huru-hara Agustus’ seterang-terangnya,” tegas Hendardi.
Baca Juga: Pemerintah Minta Mahfud MD Masuk Tim Reformasi Kepolisian
Bukti Sudah Jelas, Publik Butuh Kepastian
Menurut Hendardi, bukti permulaan mengenai pola operasi, aktor lapangan yang terlatih, hingga kemungkinan keterlibatan kekuatan tertentu sudah sangat benderang.
Ini bukan kerusuhan biasa, tapi peristiwa luar biasa (extraordinary) yang patut diungkap secara menyeluruh.
Dalam kerusuhan yang menewaskan warga sipil dan merusak properti publik maupun pribadi itu, publik menaruh curiga pada adanya agenda terselubung.
“Jangan mendustai fakta bahwa ini bukan kejadian spontan. Ini terorganisasi,” ujarnya.
Negara Harus Hadir, Bukan Menghindar
Setara Institute menegaskan bahwa pembentukan TGPF adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi rakyat.
Artikel Terkait
SETARA Institute Desak Prabowo Bentuk TGPF, Bongkar Fakta Kerusuhan Agustus 2025
SETARA: Reformasi Polri Buat Tunduk pada Hukum, HAM, dan Demokrasi
SETARA Temukan 130 Permasalahan Aktual di Tubuh Polri
SETARA Usulkan 4 Pilar dan 12 Agenda untuk Reformasi Polri
SETARA Minta KRK Harus Jadi Motor Reformasi Polri, Bukan Sekadar Gimik Politik
SETARA Usul Empat Pilar Reformasi Jadi Jalan Transformasi Polri