Kejagung Tak Akan Lagi Dampingi Gibran dalam Perkara Gugatan Rp125 Triliun

"Jadi karena ini sifatnya gugatan pribadi kepada Pak Gibran, bukan sebagai wapres, maka yang menjadi penasihat hukum berikutnya bukan dari kejaksaan," katanya.

Dalam perkara ini, Subhan menggugat Gibran dan KPU membayar Rp125 triliun karena melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelolosan sebagai cawapres.

Baca Juga: Wapres Gibran Digugat Warga Sipil ke PN Jakarta Pusat, Terkait Syarat Pendidikan

Penggugat menilai bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendaftaran untuk menjadi cawapres karena ijazahnya tidak sesuai ketentuan.

Atas dasar itu, Subhan memohon agar majelis hakim menyatakan status Wapres Gibran tidak sah serta membayar uang sejumlah Rp125 triliun.***