• Senin, 22 Desember 2025

Ikrar Nusa Bhakti Ungkap Alasan Publik Sangat Nantikan Sosok Calon Kapolri

Photo Author
- Senin, 15 September 2025 | 08:15 WIB
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, soal calon Kapolri, Prabowo tidak bisa lepas sepenuhnya dari Jokowi. (KONTEKS.CO.ID/tangkapan layar YouTube Ikrar Nusa Bhakti)
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, soal calon Kapolri, Prabowo tidak bisa lepas sepenuhnya dari Jokowi. (KONTEKS.CO.ID/tangkapan layar YouTube Ikrar Nusa Bhakti)

KONTEKS.CO.ID – Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, publik sangat menanti siapa sosok calon Kapolri yang akan ditunjuk Presiden Prabowo karena ada agenda besar yang harus dikerjakan.

"Karena diharapkan Kapolri yang baru benar-benar bisa membuat langkah-langkah reformasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia," katanya dilansir dari akun YouTube-nya pada Senin, 15 September 2025.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat atau publik mengharapkan Kapolri mendang dapat membuat proses hukum sejumlah kasus besar dapat berjalan objektif.

Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti: Calon Peganti Kapolri Listyo Idealnya Bukan dari Geng Solo, Tapi Sulit Lepas dari Jokowi

"Membuat langkah-langkah hukum yang tepat, baik itu terkait dengan maaf kalau saya ngomong ijazah palsu Joko Widodo," ujarnya.

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut terus dibongkar oleh Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tyassuma.

Demikian juga soal persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pemilu lalu yang disoal publik.

Baca Juga: SETARA Usulkan 4 Pilar dan 12 Agenda untuk Reformasi Polri

Saat ini, pencalonan Gibran digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nilai yang sangat besar, yakni Rp125 triliun.

"Mengenai ijazah yang dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.

Persoalan tak kalah menarik lainnya, lanjut Ikrar, soal kericuah aksi demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus kemarin dan berbagai implikasinya.

Baca Juga: SETARA Temukan 130 Permasalahan Aktual di Tubuh Polri

"Ini yang harus benar-benar diselesaikan ya, walaupun saya juga harus berani mengatakan bahwa Polri itu sudah melakukan beberapa tindakan hukum kepada anak buahnya atau anggotanya," kata dia.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada perwira tinggi Polri yang dikenakan sanksi sebagai buntut dari penanganan aksi demo tersebut, demikian juga dari TNI.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Setiawan Konteks

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X