• Minggu, 21 Desember 2025

Dasco: Pimpinan DPR Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri

Photo Author
- Jumat, 12 September 2025 | 21:22 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pastikan pimpinan DPR belum terima surpres pergantian Kapolri (Foto: Instagram/@dpr_ri)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pastikan pimpinan DPR belum terima surpres pergantian Kapolri (Foto: Instagram/@dpr_ri)

KONTEKS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga kini belum menerima surat presiden (surpres) ihwal pergantian Kapolri.

Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melayangkan surat presiden (surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI. Hal tersebut secara tegas langsung dibantah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian Kapolri," singkat Dasco, Jumat, 12 September 2025.

Seperti diwartakan, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat ada dua nama calon Kapolri yang dikirimkan Presiden ke legislatif di Senayan. Kedua calon Kapolri pengganti Listyo Sigit itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyeruak pascademonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Kala itu di Jakarta, seorang pengemudi ojol Bernama Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob.

Desakan salah satunya datang dari Seratus aktivis 98. Ubedillah Badrun, sebagai perwakilan mengatakan, peristiwa driver ojol dilindas rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat. Sehingga wajar saja jika para aktivis menuntut adanya pergantian terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Kami sudah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Presiden agar memberhentikan Kapolri," kata pria yang akrab disapa Kang Ubed, Jumat, 5 September 2025.

Menurut dia, insiden rantis Brimob lindas pengendara ojol almarhum Affan Kuriawan beberapa waktu lalu, telah merusak citra Indonesia di mata dunia. Jadi adalah layak bagi seratus aktivis 98 menuntut Kapolri dicopot.

"Makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elite institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi yakni Kapolri. Apalagi sudah menjadi perhatian PBB," tukasnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rizki Adiputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X