Mahfud MD: Demo 30–31 Agustus 2025 Berawal Organik, Lalu Ditunggangi Kelompok Terlatih

Begitu pula kerusuhan komunal di Maluku awal 2000-an. “Kalau saat itu saja tidak diterapkan, apalagi sekarang,” katanya.

Baca Juga: Jadi Musuh dalam Selimut, Menteri Warisan Jokowi Akan Disingkirkan demi Lemahkan Pengaruh Geng Solo

Penegakan Hukum Jadi Kunci

Bagi Mahfud, jawaban atas keresahan publik bukanlah represi, melainkan penegakan hukum yang adil. Ia menegaskan, negara berhak menindak rakyat yang melanggar hukum. Tetapi aparat pun harus siap ditindak bila melakukan kesalahan.

“Kalau rakyat salah, ya bisa ditindak. Tapi kalau aparat salah, mereka juga harus ditindak. Itu baru adil. Itu yang akan mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.

Mahfud mengingatkan, setiap tindakan aparat kini berada di bawah sorotan publik yang kian kritis. Media sosial menjadikan ruang politik lebih transparan. Kesalahan sekecil apa pun bisa viral dan berdampak besar terhadap legitimasi pemerintah. ***