Alasan Wamen ESDM soal BBM Non-Subsidi di SPBU Swasta Kosong

KONTEKS.CO.ID - Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta belakangan mengalami kekosongan.

Beberapa SPBU dilaporkan kehabisan stok BBM non-subsidi akibat lonjakan permintaan masyarakat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, meningkatnya permintaan tersebut terjadi karena adanya pergeseran konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi.

Baca Juga: Delapan Orang Didakwa Perdagangkan Warga Indonesia, Sindikat Prostitusi di Taiwan

“Peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan penggunaan QR code. Sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mungkin CC kendaraannya tidak sesuai,” ujar Yuliot kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Menurutnya, kebijakan pembelian Pertalite dengan QR code menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat beralih ke BBM non-subsidi.

Lonjakan Konsumsi Capai 1,4 Juta Kiloliter

Yuliot menambahkan, jumlah peralihan konsumsi BBM tersebut tidak kecil. Dari hasil perhitungan Kementerian ESDM, lonjakan konsumsi BBM non-subsidi tercatat mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter.

“Menurut hitungan kami, shifting yang terjadi sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi ini yang menyebabkan adanya peningkatan permintaan di badan usaha swasta,” jelasnya.

Baca Juga: DPR Gelar Rapat Respons Tuntutan 17+8, Janji Transparan dan Evaluasi Tunjangan

Konsumen Tak Lagi Bergantung pada BBM Subsidi

Senada, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menilai bahwa masyarakat kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM subsidi.

Pergeseran konsumsi terlihat dari meningkatnya pembelian BBM dengan Research Octane Number (RON) di atas 90, termasuk di SPBU swasta.

“Masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi. Mereka juga shifting ke jenis BBM di atas RON 90, termasuk di SPBU swasta,” kata Laode.

Baca Juga: Said Didu Sebut Riza Chalid: Bukan Pebisnis Biasa, Tapi Bendahara Gelap Politisi RI