SETARA: Pembentukan Sejumlah Satuan Baru Bertentangan dengan Pembangunan Postur TNI

KONTEKS.CO.ID – SETARA Institute menilai‎ pembentukan dan peresmian sejumlah satuan baru bertentangan dengan pembangunan postur TNI.

“Pembentukan satuan-satuan baru juga mengakselerasi peran-peran militer di ranah sipil,” kata Merisa Dwi Juanita, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Merisa menjelaskan, pihaknya menilai demikian karena berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) bahwa prajurit yang tergabung dalam batalyon tersebut disiapkan bukan untuk bertempur.

Baca Juga: SETARA: 6 Kodam Baru Tak Berbasis UU TNI

Prajurit dalam batalyon itu disiapkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan ini menjadi bentuk ekspansi militer ke dalam ruang sipil dengan bungkus pembangunan dan kesejahteraan.

Retorika pembangunan tidak dapat menyembunyikan realitas bahwa militer sedang memperluas peran dan pengaruhnya ke ranah yang bukan wewenangnya.

Baca Juga: SETARA Institute: Kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan Bentuk Ekspansi Militer ke Ruang Sipil

Kehadiran batalyon-batalyon non-tempur adalah deviasi terhadap amanat reformasi 1998 yang dengan tegas memisahkan militer dari urusan sipil, serta gejala terang arus balik reformasi TNI melalui ketidakpatuhan terhadap berbagai batasan dalam OMSP yang telah diatur UU TNI 2025.

“Selain itu, Presiden Prabowo juga menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI,” ujarnya.

Merisa mengungkapkan, ‎langkah itu dapat dilihat sebagai bentuk penguatan militerisme, yakni orientasi politik dan sosial yang menempatkan militer sebagai institusi dominan dalam kehidupan bernegara dan demokrasi.

Baca Juga: Kuat Aroma Militerisme Gaya Orba, Batalyon Baru TNI Dikhawatiran Kerdilkan Peran Lembaga Sipil

Selain itu, ini juga merupakan habituasi peran-peran militer di luar bidang pertahanan. Pembentukan satuan baru dalam jumlah besar seharusnya diuji kesesuaiannya terhadap prinsip profesionalisme.

“Profesionalisme yang mengedepankan capability-based defense ketimbang manpower-based defense,” ujarnya.