Bawaslu Kini Punya Kewenangan Lebih Menangani Pelanggaran Pilkada

Ia juga menekankan bahwa tidak lagi ada pemisahan antara rezim Pemilu dan Pilkada dalam konteks penegakan hukum.

“Implikasinya akan menjangkau revisi terhadap regulasi yang ada, termasuk Peraturan Bawaslu. Perubahan frasa dari ‘rekomendasi’ menjadi ‘putusan’ tentu menuntut penyesuaian mekanisme penanganan pelanggaran,” ujarnya.***