Jenderal Marinir Ini Ungkap Sisi Gelap Satria Arta Kumbara: Salah Satunya, Terjerumus Judol

KONTEKS.CO.ID - Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI Endi Supardi mengungkap sisi gelap dari mantan anggotanya, Satria Arta Kumbara.

Menurut Mayjen TNI Endi Supardi, Satria Arta Kumbara berprofesi sebagai tentara bayaran Rusia lantaran terlilit utang.

Bukan hanya pinjaman dari perbankan nasional, tapi juga dari pinjaman daring (pindar).

Baca Juga: Kasus Korupsi EDC BRI, Penyidik KPK Gali Keterangan Manager PT NEC Indonesia

"Dia punya pinjam di pinjol, pinjaman di bank ya. Berkaitan dengan (pinjaman) bank di BRI dan BNI nilainya Rp750 juta," ungkap Endi saat ditemui wartawan di kawasan Kesatriaan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 24 Juli 2025.

Ia menduga yang bersangkutan meminjam uang sebesar itu guna memenuhi tuntutan gaya hidup yang tergolong hedonisme.

Kemudian mantan anak buahnya itu mengalami kesulitan membayar cicilan utangnya. Hal ini menyebabkan Satria mencoba menutupnya dengan bermain judi online (judol). 

Baca Juga: Jaga Peluang Juara, Empat Wakil Indonesia Hari Ini Bertarung Total demi Tiket Semifinal China Open 2025

Sayangnya, judol mendorong keuangan Satria semakin terpuruk. Ia merugi. "Ternyata judol ini tidak membantunya, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya," beber Endi.

Kondisi itu mendesak pecatan Marinir itu mencari uang melalui cara lainnya. Yakni, dengan bergabung ke grup tentara bayaran Rusia.

Endi menegaskan, Satria sudah tak bertugas di Angkatan Laut sejak tahun 2022. Akibatnya, dia dipecat oleh TNI satu tahun kemudian. 

Baca Juga: Kepala Cabang BRI Sunter 2021-2023 Korupsi Rugikan Negara Rp36 Miliar: Dapat Hadiah Toyota Alphard dan Uang Rp400 Juta dari Debitur

Sampai akhirnya ia mendengar kabar Satria sudah bergabung dengan pasukan Rusia dan sekarang berperang melawan Ukraina.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, mengutarakan, TNI AL tidak mau ikut campur mengenai status kewarganegaraan Satria.

KSAL menyerahkan masalah ini ke Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri. ***