Mengenal Kartu Kesejahteraan-Kartu Usaha: Kartu Sakti Prabowo untuk Atasi Kemiskinan Mulai 2026

KONTEKS.CO.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merancang dua program unggulan, yakni Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha, sebagai langkah konkret menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat daya beli kelompok rentan.

Kedua inisiatif tersebut tercantum dalam dokumen RPJMN 2025–2029 dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Program ini bukan hanya janji kampanye semata.

Baca Juga: KPK Sebut Pembelian Mesin EDC BRI Lewat 'Calo' alias Pihak Ketiga: Harga Otomatis Meroket!

Lewat pendekatan data tunggal nasional dan sistem penyaluran digital, Prabowo ingin menciptakan skema bantuan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan inklusif, sekaligus mengurangi beban pengeluaran rakyat kecil.

Apa Itu Kartu Kesejahteraan?

Kartu Kesejahteraan dirancang sebagai alat integrasi berbagai jenis bantuan sosial dan subsidi, baik dalam bentuk uang, barang, maupun layanan.

Tujuannya jelas: mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Baca Juga: 23 Juli Hari Apa? Ini Makna Penting di Balik Hari Anak Nasional 2025 ke-41 yang Perlu Kamu Tahu

"Kartu Kesejahteraan akan memudahkan masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses berbagai bentuk dukungan pemerintah, tanpa tumpang tindih atau kebocoran bantuan," bunyi kutipan dari dokumen RPJMN 2025–2029.

Lewat kartu ini, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke angka 4,5–5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0,5% pada 2026.

Begini Skema Implementasinya

Program ini akan berjalan dalam beberapa tahap besar yang semuanya mengandalkan data tunggal nasional dan sistem digital:

Baca Juga: Gratis, Garena Bagikan Kode Redeem FF Free Fire Edisi Hari Anak Nasional: Rabu 23 Juli 2025, Sikat!

Perencanaan & Penargetan: menggunakan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai basis satu data sosial ekonomi, untuk menyaring siapa yang benar-benar layak menerima bantuan.

Penyesuaian Bantuan: disesuaikan dengan kondisi tiap kelompok rentan—baik lansia, anak, penyandang disabilitas, atau keluarga miskin.