Mengenal Kartu Kesejahteraan-Kartu Usaha: Kartu Sakti Prabowo untuk Atasi Kemiskinan Mulai 2026

Integrasi Penyaluran: seluruh jenis bantuan akan dikelola lewat dashboard bersama, dengan penyaluran berbasis teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi.

Graduasi Mandiri: penerima bantuan akan didorong untuk naik kelas dan mandiri, dengan skema kelayakan dan evaluasi terpadu.

Baca Juga: AS Turunkan Tarif Impor Produk RI Jadi 19 Persen, Ekspor Diproyeksi Melonjak di Paruh Kedua 2025

Pemanfaatan Teknologi: akses bantuan akan diperluas hingga ke daerah tertinggal lewat penguatan jaringan dan sistem elektronik berbasis lokasi.

Pengawasan Penggunaan: bantuan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan produktif, bukan untuk konsumsi negatif seperti rokok atau judi.

Kartu Usaha Jadi Pendamping Kesejahteraan

Selain Kartu Kesejahteraan, Prabowo juga menyiapkan Kartu Usaha yang menyasar warga miskin yang ingin bangkit secara ekonomi.

Baca Juga: Hari Anak Nasional 2025: 'Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045'

Tujuannya untuk memberikan akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha mikro agar mereka bisa lepas dari ketergantungan terhadap bansos.

"Sinergi antara Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha, dan layanan dasar akan menjadi kunci transformasi perlindungan sosial yang holistik dan produktif," demikian disebutkan dalam RPJMN.

Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan hanya instrumen bansos biasa.

Di era digital dan tantangan perubahan iklim, keduanya menjadi fondasi sistem perlindungan sosial yang responsif, modern, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Vokalis Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Meninggal Dunia Setelah Konser Perpisahan yang Tak Akan Dilupakan Penggemarnya

Jika dijalankan tepat sasaran dan konsisten, program ini bisa menjadi warisan besar Prabowo dalam membenahi akar kemiskinan di Indonesia.

"Dengan digitalisasi penyaluran dan akurasi data tunggal, pemerintah ingin setiap rupiah bantuan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat," tegas pernyataan dalam dokumen RPJMN.***