Update Kemungkinan Penyidik KPK Periksa Gubernur Bobby Nasution di Kasus Dinas PUPR Sumut

KONTEKS.CO.ID - Lama ditunggu publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga detik ini belum juga melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR. 

Seperti diketahui KPK tengah kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut. 

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik menelusuri aliran uang suap dari rasuah pembangunan jalan. Penelusuran itu untuk mengetahui pihak lain yang menerima dan menikmati hasil dari perbuatan korupsi itu.

Baca Juga: Kompolnas Desak Polda Jatim Jelaskan Prosedur Penetapan Tersangka Dahlan Iskan

Topan Obaja Putra Ginting adalah anak buah Gubernur Bobby Nasution. Sebelumnya yang bersangkutan juga disebut-sebut sebaga orang kepercayaannya saat menajdi wali kota Medan. 

Latar belakang itulah yang membuat banyak pihak mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadao Bobby, termasuk Indonesia Corruption Watch.

“Dengan keterlibatan Bobby Nasution meninjau jalan, maka patut diduga dia mengetahui adanya proyek yang akan dilaksanakan pada lokasi itu  dan berpotensi mengetahui persekongkolan yang dibuat oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut,” ungkap Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangan resminya, pada Kamis 3 Juli 2025.

Baca Juga: Jangan Sampai Tertipu! Begini Cara Kenali Beras Oplosan Sebelum dan Sesudah Dimasak

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya mengatakan, penyidik tidak menutup kemungkinan melakukan pemanggilan terhadap mantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Dengan catatan ada indikasi keterlibatannya pada perkara yang disidik berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Namun sejauh ini KPK belum berencana memanggil Bobby lantaran masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik kepada para tersangka dan saksi-saksi lainnya.

"Sampai sekarang belum (berencana panggil Bobby), tentu nanti berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi lainnya. Kalau memang ada (indikasi), ya tidak menutup kemungkinan memanggil dan dimintai keterangan," ucap Setyo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 10 Juli 2024.

Baca Juga: Heboh Harga Tiket Konser JKT48 Lebih Mahal dari BLACKPINK, Ini Fasilitas Fantastisnya!

"Namun kalau teryata tidak ada karena memang tidak ada relevansinya, ya penyidik juga tak akan mencari-cari," katanya lagi. ***