Nadiem Makarim Diperiksa 15 Juli 2025 Usai Kejagung Geledah Kantor GoTo

KONTEKS.CO.ID - Kejaksaan Agung akan memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Mantan Mendikbudristek itu akan diperiksa pada Selasa, 15 Juli 2025. "Yang bersangkutan dijadwalkan pada hari Selasa yang akan datang. Selasa di tanggal 15 Juli 2025," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan pada Jumat, 11 Juli 2025.

Harli menjelaskan, penetapan jadwal ulang pemeriksaan Nadiem ini dilakukan setelah penyidik melakukan rapat terkait permohonan penundaan yang telah disampaikan sebelumnya.

Baca Juga: Biodata Tommy Darmadi, Ketua GP Ansor yang Jadi Komisaris PLN Icon Plus

"Kita mengharapkan kehadiran yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan," ungkap Harli.

"Saya kira banyak hal yang akan digali dalam kapasitas yang bersangkutan. Apakah dalam proses pengadaannya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip terhadap pengadaan itu, bagaimana bentuk pengawasannya," katanya.

Pemeriksaan ini sedianya akan menjadi yang kedua kalinya bagi Nadiem terkait kasus tersebut. Sebelumnya, ia sempat diperiksa penyidik pada Senin, 23 Juni 2025 lalu.

Baca Juga: Mantan Sekretaris Pribadi Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung, Jadi Saksi Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Geledah Kantor GoTo

Sebelumnya, Kejagung juga telah menggeledah kantor GoTo di kawasan Jakarta Selatan pada 8 Juli 2025 lalu.

"Penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti," jelas Harli.

Harli belum merinci soal barang bukti apa saja yang disita dari sana. "Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini, ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik," katanya.

Baca Juga: 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Risiko Konflik Kepentingan dan Sorotan Etika 

Korupsi Laptop Chromebook

Dalam kasus ini, Kejagung menduga telah terjadi korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Pengadaan proyek senilai Rp 9,9 triliun ini dinilai bermasalah, sehingga menyebabkan kerugian negara.