Budi Gunawan Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp728,8 Miliar, Fokus untuk Command Center Politik

KONTEKS.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp728,8 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Usulan ini hampir tujuh kali lipat dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp126,5 miliar.

Pengajuan tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin, 7 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan.

“Kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar karena pagu awal belum mencerminkan kebutuhan aktual dalam pelaksanaan tugas koordinatif kami,” ujar Budi Gunawan di hadapan para anggota dewan.

Baca Juga: Eggi Sudjana Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah: Kasus Selesai dan Saya Minta Maaf

Rincian Usulan Tambahan Anggaran

Budi Gunawan merinci usulan tambahan anggaran Rp 728,8 miliar tersebut sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan: Rp195,3 miliar

• Koordinasi Politik Dalam Negeri Rp29 miliar
• Koordinasi Politik Luar Neger Rp23,5 miliar
• Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Rp34,5 miliar
• Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Rp41,3 miliar
• Koordinasi Komunikasi dan Informasi Rp30 miliar
• Dukungan Kompolnas Rp20 miliar
• Dukungan Komisi Kejaksaan Rp12 miliar

2. Program Dukungan Manajemen Rp533,5 miliar

• Pembangunan Command Center Politik Nasional Rp250 miliar
• Sisanya digunakan untuk belanja penunjang operasional, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya digital.

Baca Juga: Laporan Ijazah Palsu Jokowi: Alasan Roy Suryo Tak Jawab Pertanyaan Penyidik Polda Metro Jaya

Command Center Jadi Fokus Strategis

Budi Gunawan menekankan pentingnya pembangunan Command Center Politik Nasional, yang menurutnya bukan hanya fisik bangunan, tetapi sebagai pusat pengelolaan data strategis dan pemantauan kondisi nasional secara real-time.

“Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran, bukan sekadar infrastruktur fisik semata, tapi juga pusat pemantauan dan pengelolaan data strategis nasional,” katanya.

Ia menyebut urgensi pembangunan fasilitas ini makin tinggi seiring dinamika global dan ancaman keamanan domestik yang kompleks, mulai dari konflik sosial, kejahatan digital, hingga tekanan geopolitik internasional.

Baca Juga: Mentan Ungkap 212 Merek Beras Bermasalah, 10 Perusahaan Besar Sudah Diperiksa

Dengan tambahan anggaran ini, Budi berharap Kemenko Polhukam dapat lebih tanggap dan responsif terhadap dinamika nasional maupun global.