• Senin, 22 Desember 2025

5 Fakta Baru Menko Polkam Budi Gunawan Ungkap Penyelundupan: Salah Satunya Temuan 351 ‘Pelabuhan Tikus'

Photo Author
- Jumat, 7 Februari 2025 | 00:54 WIB
Potret Menko Polkam RI Budi Gunawan bersama Menkeu RI Sri Mulyani dalam pengungkapan kasus penyelundupan barang impor dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu 5 Februari 2025.  (Instagram.com/@bgunawan_id)
Potret Menko Polkam RI Budi Gunawan bersama Menkeu RI Sri Mulyani dalam pengungkapan kasus penyelundupan barang impor dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu 5 Februari 2025. (Instagram.com/@bgunawan_id)


KONTEKS.CO.ID - 100 hari kerja Kabinet Merah Putih diwarnai dengan capaian apik di awal 2025 dari desk penyelundupan bentukan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengungkapkan, bahwa hasil kerja desk penyelundupan di awal tahun ini berhasil menggagalkan barang selundupan senilai Rp480,7 miliar.

"Pada awal 2025 ini, nilai barang yang berhasil diselamatkan desk penyelundupan dalam hal ini Kemenkeu, Bea dan Cukai, Polri, Mendag, dan TNI dari barang selundupan mencapai Rp480,7 Miliar," ungkap Budi saat menggelar konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 5 Februari 2025.

Baca Juga: Helikopter Jatuh dan Terbakar di Malaysia, WNI Teknisi Tewas Terkena Baling-Baling

Budi Gunawan juga menegaskan tengah melakukan pendalaman terhadap entitas kelompok dan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut.

"Sekaligus pendalaman 35 entitas kelompok dan 18 perusahaan yang diduga melakukan kegiatan ilegal," sebutnya.

Terkait hal ini, Menko Polkam juga menuturkan sejumlah fakta terkini terkait hasil pengungkapan kasus penyelundupan oleh desk terkait.

Baca Juga: Budi Gunawan Bongkar Kasus Penyelundupan Terbaru Senilai Rp480 Miliar, Pelakunya 18 Perusahaan dan 35 Kelompok

Berikut ulasan lengkap pengungkapkan kasus penyelundupan oleh desk penyelundupan.

Total Nilai Penyelamatan Kerugian Negaea Rp4,1 Triliun

Pada kesempatan itu, Budi menjelaskan, kalau ditambah dengan capaian sebelumnya, maka total nilai penyelamatan dari barang selundupan yang berhasil digagalkan mencapai Rp4,1 triliun.

Pada 2024, Budi juga menyebutkan nilai penyelamatan dari barang selundupan mencapai Rp9,66 triliun.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PU Susut Rp81,38 T, Menteri PU: Alokasi ke IKN Diblokir Sri Mulyani

"Maka di dalam 100 hari pertama, desk mengungkapkan setara dengan 42,40 persen atau senilai Rp4,1 triliun dari Rp9,66 triliun nilai penyelundupan dalam 1 tahun (selama 2024)," paparnya.

Temuan Barang Selundupan Berupa Tekstil hingga Kayu Rotan

Budi mengungkapkan, nilai atau jumlah penggagalan dalam kasus penyelundupan itu. Temuan barang selundupan itu meliputi hasil tangkapan penyelundupan tekstil, tembakau, minuman keras, dan aksesoris, besi, baja, elektronik, kosmetik, gading gajah, dan kayu rotan.

Terdapat juga hewan dan tanaman dari hasil selundupan barang ilegal yang ditemukan desk penyelundupan RI.

Baca Juga: Benarkah Tato Bisa Meningkatkan Risiko Kanker? Ini Faktanya!

"Desk juga mengamankan hewan dan tanaman hasil selundupan. Seperti kera ekor panjang, babi, burung, ayam, lobster, daging, beras, bibit dan benih tanaman, buah serta tanaman hias," terangnya.

Gerakan Prabowo Tindak Tegas Penyelundupan

Budi menambahkan, hasil temuan desk penyelundupan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas pelaku penyelundupan.

Mantan Kepala BIN itu menyebutkan, tujuan pengusutan kasus penyelundupan itu demi menjaga kestabilan ekonomi juga untuk melindungi konsumen dari barang bahaya atau palsu, serta bentuk keberpihakan pemerintah kepada industri dalam negeri dan UMKM.

Baca Juga: Pria Menangis Bukan Tanda Lemah, Ini Manfaatnya Bagi Kesehatan!

"Mohon dukungan masyarakat dalam upaya pemerintah memberantas barang penyelundupan agar negara tidak dibanjiri barang selundupan ilegal," pintanya.

"Sehingga industri negeri terlindungi dan memiliki daya saing baik di pasar domestik dan internasional," tambahnya lagi.

Temuan 351 'Pelabuhan Tikus' Barang Selundupan

Menko Polkam menyebutkan, ada 351 "pelabuhan tikus" yang digunakan sebagai pintu masuk penyelundupan.

Baca Juga: Simak, Ini Cara Cek NISN Siswa di Laman Resmi Kemendikdasmen

Pelabuhan tikus itu salah satunya paling banyak berada di wilayah Timur Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, pihaknya kemudian menerjunkan satgas khusus untuk mengawasi lokasi tersebut.

"Satgas laut itu khusus maksimal memantau yang di wilayah Sumatera bagian timur karena memang ini yang paling padat lalu lintas lautnya begitu," papar Menko Polkam itu.

"Di sini disebut dengan jalur tikus, kalau dari pemetaan jumlah lebih 300 lebih (jalur tikus)," sambung Budi.

Baca Juga: Bjorka is Back, Sebut Data Nasabah Bank BCA Dijual di Dark Forums: Nama, Nomor Rekening, Jumlah Saldo

Jalur Perbatasan Darat Diduga Jadi Tempat Penyelundupan

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani yang turut hadir dalam konferensi mengatakan, selain pelabuhan tikus, jalur perbatasan darat juga diduga kerap digunakan untuk penyelundupan.

"Jalurnya kalau dari sisi impor bisa menggunakan kapal kayu, modus-modus yang tidak resmi atau melalui perbatasan darat," jelas Sri Mulyani.

"Jadi telah disampaikan oleh Pak Menko ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari berbagai kemungkinan penyelundupan," tambahnya.

Baca Juga: 11 Kode Redeem FC Mobile Mode Siaga Bertanding: Masih Ada Waktu Diklaim

Di sisi lain, Menkeu juga menuturkan modus dalam kasus penyelundupan itu dilakukan dengan cara berpura-pura diekspor. Namun ternyata kembali lagi ke dalam negeri.

"Atau juga modus yang lain adalah barang tersebut di karoseling dalam artian dia pura-pura diekspor, tapi kemudian kembali lagi ke dalam negeri," sebutnya.

Adapun, modus dari sisi alat untuk penyelundupan, pelaku menggunakan kapal high speed atau kecepatan di atas 70 knot. Kemenhub dan Kemenko Polkam pun menginstruksikan pembatasan kecepatan dan implementasi enforcement kapal.

Baca Juga: Kamis Sore Jelang Malam, Garena Bagikan Kode Redeem FF Terbaru 6 Februari 2025: Sikat

"Ini adalah berbagai hal yang merupakan tantangan yang perlu untuk terus kita jawab," jelas Sri Mulyani.

"Jadi tadi modus tadi telah dilaporkan oleh semua Kementerian lembaga dan kita juga sepakat bahwa enggak ada satu Kementerian yang bisa menangani sendiri," pungkasnya. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Iqbal Marsya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB
X