Hashim Djojohadikusumo Soal Program Makan Bergizi Gratis: Setiap Hari Saya Terima Info Korupsi di Badan Gizi Nasional  

KONTEKS.CO.ID - Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut potensi korupsi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, program unggulan yang digagas Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka itu mendapat suntikan anggaran senilai Rp121 triliun dari APBN 2025.

Menurut Hashim, perlu kewaspadaan terhadap penyelewengan dana MBG menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat besarnya nilai anggaran.

Baca Juga: Hamdan ATT Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun: Dua Kali Terserang Stroke, Ginjal pun Tak Berfungsi Baik

"Kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali," ujar adik kandung Presiden Prabowo itu kepada wartawan, mengutip Selasa, 1 Juli 2025.

"Tapi itu sudah kita wanti-wanti, Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kita harus kawal makanan bergizi gratis," imbuhnya saat meresmikan Prasasti Center for Policy Studies di Djakarta Theatre XXI, Jakarta, Senin 30 Juni 2025.

Bahkan, Hashim mengaku menerima laporan dugaan korupsi MBG setiap hari. Utamanya di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi pelaksana utama program tersebut.

Baca Juga: Profil dan Biodata Hamdan ATT, Penyanyi Termiskin di Dunia Meninggal Dunia Akibat Pecah Pembuluh Darah

"Setiap hari saya pribadi terima info mengenai korupsi di Badan Gizi Nasional. Kalau ada korupsi saya langsung hubungi pimpinan BGN (Dadan Hindayana), minta diperiksa, minta dikaji apa benar atau tidak,” ungkapnya.

Hashim pun meminta peran serta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam program tersebut.

“Saya berharap dari ibu-ibu bapak-bapak juga demikian. Jangan terlalu ragu, kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat ada kejadian-kejadian korupsi, itu harus kita laporkan dan kita periksa dan kita harus tanggulangi,” tuturnya.

Baca Juga: Danantara Dapat Suntikan Dana Segar Rp162 Triliun dari Perbankan Luar Negeri, Masuk Juli 2025

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu menegaskan, komitmen antikorupsi merupakan prioritas utama Presiden Prabowo.