Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Tolak Rencana Penulisan Ulang Sejarah, Sebut Bukan Milik Pemerintah

AKSI menyinggung soal sejarah yang egaliter, demokratis, dan berkeadilan dan menolak sejarah resmi yang dipaksakan yang membungkam suara-suara kritis, menghilangkan identitas dan memori kolektif rakyat.

Aliansi yang terdiri dari sejumlah sejarawan Indonesia itu menegaskan menolak sejarah tunggal karena berarti meniadakan kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia.

"Kita menolak sejarah yang dibangun oleh kekuasaan semata yang mengabaikan hak-hak rakyat termasuk para korban untuk mengetahui kebenaran tentang masa lalu," ujarnya.

Indonesia, tambahnya, harus berjuang untuk sejarah yang hidup, yang dinamis, dan yang terus tumbuh dan berkembang.

Baca Juga: Gubernur Bank Indonesia Ungkap Alasan BI Rate Turun Jadi 5,50 Persen

"Oleh Karena itu kita juga harus berjuang untuk sejarah yang tidak hanya mencatat kejadian-kejadian masa lalu, tapi juga mengungkapkan makna dan signifikansi dari kejadian-kejadian tersebut," imbuhnya.

"Kita harus berjuang untuk sejarah yang tidak hanya milik pemerintah, tapi milik rakyat, tidak hanya milik pemenang, tapi juga mereka yang dikalahkan," pungkasnya.

Diketahui, rencana penulisan ulang sejarah ini meliputi awal lahirnya masyarakat Nusantara hingga pasca-Reformasi.

Kementerian Kebudayaan telah menunjuk tiga sejarawan, yakni Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiyono, dan Jajat Burhanudin, untuk menyusun kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia.

Baca Juga: Pasar Muslim Besar, Malaysia Bidik Peningkatan Ekspor Farmasi Halal ke Indonesia

Alasan utama revisi yakni, menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan.

Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Sementara, Fadli Zon menjelaskan, proses penyusunan buku sejarah Indonesia saat ini masih berlangsung.

Prosesnya, kata dia, dikerjakan oleh para sejarawan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dia menyampaikan hal itu dalam keterangannya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025 lalu,