Kewenangan KPK Dikebiri dan Tak Bisa Tangani Kasus Korupsi Besar karena UU BUMN

Di antaranya bahkan sangat menonjol dan mendapat perhatian publik adalah Riva Siahaan terkait kasus minyak 2018-2023.

Kemudian, Heru Hidayat dan yang merugikan Rp22,78 triliun atas kasus Jiwasraya.

Lalu, Emirsyah Satar di kasus PT Garuda Indonesia saat pengadaan pesawat 2011-2021.

"Korupsi BUMN jelas merugikan rakyat, KPK harus makin independen agar bisa berpihak kepada rakyat selaku pembayar pajak dan pemilik uang negara,” demikian Henry.***