Uni Eropa dan Indonesia Perkuat Respons Komunikasi terhadap Insiden Siber

KONTEKS.CO.ID - Sekitar 30 pejabat pemerintah dan pakar keamanan siber dari Uni Eropa (UE), negara-negara anggotanya, serta sejumlah lembaga pemerintah Indonesia mengikuti lokakarya dua hari di Bandung, tentang respons komunikasi terhadap insiden siber.

Acara ini diselenggarakan Delegasi UE untuk Indonesia bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan dukungan proyek 'Enhancing Security Cooperation In and With Asia and the Indo-Pacific (ESIWA+)'.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik, koordinasi antarlembaga, serta transparansi dan akuntabilitas saat menghadapi krisis siber.

Peserta dari Indonesia meliputi perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, dan PT Len Industri.

Negara anggota UE seperti Finlandia, Prancis, Hungaria, dan Belanda juga turut ambil bagian.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyatakan pentingnya membangun kepercayaan digital untuk meningkatkan ketahanan siber jangka panjang.

“Komunikasi yang efektif dalam krisis bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kejelasan, transparansi, dan empati,” ujarnya.

Duta Besar UE untuk Indonesia, Denis Chaibi, menambahkan bahwa tantangan siber saat ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga hibrida, seperti disinformasi dan manipulasi opini publik.

“UE ingin memperkuat kerja sama global, terutama di kawasan Indo-Pasifik, dalam menghadapi tantangan ini,” kata Chaibi.

Dalam sesi lokakarya, para peserta mempelajari prinsip dasar komunikasi krisis, membangun kesadaran situasional, serta merumuskan strategi komunikasi pada fase awal krisis siber simulasi.

Respons yang dibahas mencakup pendekatan teknis dan komunikasi publik.

Lokakarya ini juga merespons implementasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

Regulasi ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional, koordinasi krisis yang terstruktur, dan informasi publik yang akurat dan tepat waktu.

UE sendiri telah membentuk berbagai inisiatif untuk menghadapi ancaman hibrida, seperti 'EU Hybrid Toolbox', diplomasi siber, serta jaringan global 'EUCyberNet.