Muncul Desakan Kejaksaan Agung Periksa Pejabat Pakpak Bharat Terkait Suap Hakim Korupsi Minyak Goreng

Peran PT Wilmar dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan terhadap FRT juga terkait dengan hubungan antara PT Wilmar Nabati Indonesia, perusahaan tempat ia pernah menjadi Komisaris, dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pada awal 2022, Pemkab Pakpak Bharat bekerja sama dengan PT Wilmar untuk menggelar operasi pasar murah minyak goreng.

Operasi ini mengirimkan 15 ribu kilogram minyak goreng pada Februari 2022, di tengah kelangkaan pasokan minyak goreng yang terjadi di seluruh Indonesia.

Pada masa yang sama, MPT, ayah dari FRT, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor CPO. Namun, setelah penetapan tersangka tersebut, keberadaan FRT seolah menghilang dari sorotan publik.

Baca Juga: MITI Ungkap Tiga Hal Penting Bila Pemerintah Bangun PLTN 2035

Desakan KAMAKSI agar Kejagung Periksa FRT

KAMAKSI kembali menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap FRT untuk mengungkap benang merah yang menghubungkan jaringan mafia tanah dan pengaruhnya terhadap keputusan hakim dalam perkara minyak goreng ini.

Joko berharap agar Jampidsus Kejagung segera memanggil yang bersangkutan dan menggali lebih dalam aliran hubungan antara hakim yang terlibat dalam kasus ini dengan keluarga FRT.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait lainnya, seperti tim legal dari Musi Mas Grup dan Permata Hijau Grup, yang diduga terlibat dalam praktik suap untuk mempengaruhi keputusan hakim.***