CSIS: Pemerintah Harus Berbenah, Jika Tidak, Gelombang Aksi Tolak RUU TNI Akan Berlanjut

KONTEKS.CO.ID – Gelombang aksi massa menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI diperkirakan akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan kebijakan.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, dalam sebuah diskusi di kantor CSIS, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

Menurut Nicky, masyarakat sipil semakin waspada terhadap rencana revisi berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Polri, Kejaksaan, hingga rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Baca Juga: Drama Baru Ditunda Akibat Skandal, Kim Soo Hyun Berpotensi Kena Penalti Rp2 Triliun

Jika pola kebijakan yang dianggap ugal-ugalan terus berlanjut, aksi massa diyakini akan semakin masif.

"Jika pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya dan tetap mengelola negara secara serampangan, maka aksi ini akan terus berlangsung dengan konsisten," ujar Nicky.

Saat ini, meskipun kritik terhadap RUU TNI masih berlangsung, pemerintah justru telah menggulirkan revisi UU Polri.

Baca Juga: Preview Real Madrid Vs Leganes: Upaya Merusak Superior Tuan Rumah

Nicky memperkirakan reaksi publik terhadap revisi ini akan lebih besar, mengingat kepolisian memiliki sejumlah catatan kontroversial dari tahun 2024 hingga 2025.

"RUU Polri berpotensi menimbulkan gelombang protes yang lebih besar karena Polri memiliki rekam jejak yang cukup banyak dalam setahun terakhir," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat sipil harus terus mengawasi kebijakan pemerintah dalam perumusan undang-undang.

Baca Juga: Kapan Waktu yang Tepat untuk Beristirahat saat Mudik? Simak Rekomendasinya di Sini

"Dalih kegentingan dan keadaan darurat kini telah menjadi bagian dalam pembentukan kebijakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan dari masyarakat menjadi sangat penting," pungkas Nicky.

Gelombang Aksi di Berbagai Daerah, Bentrokan Terjadi di Malang

Aksi massa menolak RUU TNI terus meluas sejak disahkan oleh DPR pada Kamis pekan lalu. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan di berbagai daerah, termasuk di Malang, yang pada Minggu 23 Maret 2025 berujung ricuh.