KONTEKS.CO.ID – Bank Dunia menyoroti kinerja penerimaan pajak Indonesia yang dinilai sebagai salah satu yang terburuk di dunia.
Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya 9,1% pada 2021, jauh di bawah negara-negara lain di kawasan.
Temuan ini tercantum dalam laporan Bank Dunia berjudul "Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia", yang dirilis pada 2 Maret 2025.
Baca Juga: Timnas Argentina Catat Piala Dunia Ke-19, tapi Bukan yang Terbanyak, Pernah Empat Kali Tidak Lolos
Rasio Pajak Indonesia Jauh di Bawah Negara Tetangga
Dibandingkan negara-negara lain dengan tingkat pendapatan menengah, rasio pajak Indonesia tertinggal cukup jauh. Berikut perbandingannya:
-
Kamboja: 18,0%
-
Malaysia: 11,9%
-
Filipina: 15,2%
-
Thailand: 15,7%
-
Vietnam: 14,7%
Bank Dunia juga mencatat tren penurunan rasio pajak Indonesia selama satu dekade terakhir. Pada 2020, angka ini bahkan sempat anjlok ke 8,3% akibat dampak pandemi COVID-19.
Baca Juga: Kata-Kata Patrick Kluivert setelah Timnas Indonesia Bungkam Bahrain 1-0, Ada Misi Khusus nanti Juni
"Indonesia mengalami tren negatif dalam penerimaan pajak selama dekade terakhir. Dibandingkan 10 tahun lalu, angka pada 2021 mencerminkan penurunan sekitar 2,1 poin persentase," tulis laporan Bank Dunia yang ditulis oleh Rong Qian dan Grzegorz Poniatowski.
Harapan pada Reformasi Pajak
Bank Dunia menilai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7% hingga 1,2% dari PDB setiap tahun hingga 2025.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Tags
Terkini
Jangan Lewatkan! Kuota Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru Kemenhub Masih Tersedia, Simak Cara Daftarnya di Sini
Mubes Warga NU Hasilkan 9 Rekomendasi: Dorong Percepatan Muktamar Hingga Kembalikan Konsesi Tambang ke Negara
Tunggu Respons Rais Aam PBNU 3x24 Jam, Gus Yahya: Sejak Detik Pertama Saya Menginginkan Islah
Gugat Cerai dan Sepakat Berpisah dengan Ridwan Kamil, Atalia Praratya Hanya Minta Doa
Kejagung Copot Jabatan Kajari dan 2 Jaksa di Kejari HSU Usai Jadi Tersangka KPK
Terbitkan Perpol 10 Tahun 2025, Gatot Nurmantyo: Kapolri Menantang Konstitusi Secara Frontal
Seorang Perempuan Nekat Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan Fiktif, Negara Rugi Rp21 Miliar
Dokumen Pertemuan Forum Lirboyo yang Desak Gus Yahya Mundur Bocor, Ini Respons PBNU
Kasi Datun Kejari HSU Tri Taruna Fariadi Tabrak Petugas KPK, Jadi Tersangka dan DPO
ICW: 13 Jaksa Ditangkap KPK karena Korupsi, 7 di Era Jaksa Agung ST Burhanuddin
Tak Sekadar Bantuan Darurat, BRI Siapkan Pemulihan Jangka Panjang untuk Aceh
BMKG: Waspada Peningkatan Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia 24 Jam ke Depan
BRI dan Danantara Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk 70 Ribu Warga Terdampak Bencana Sumatera
Sertu Giman Berenang Tembus Banjir Bandang Selamatkan Bayi 1 Bulan Pakai Baskom
Prabowo Gaspol Program Rumah Rakyat, Saksikan Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi
Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Haji Tingkat Pusat 2026, Ini Nama yang Lolos
Doa Menyentuh Menag di Haul ke-16 Gus Dur: Ampunan, Persatuan dan Alarm Moral bagi Bangsa
Dari Jepang hingga Korea Utara, Prabowo Resmi Lantik 6 Dubes Baru demi Perkuat Diplomasi Global
Era Baru Komisi Yudisial: Tujuh Anggota Resmi Dilantik di Hadapan Presiden Prabowo
Artikel Terkait
Dedi Mulyadi Hapus Utang Pajak Kendaraan Motor Warga Jabar, Simak Masa Berlakunya
Dedi Mulyadi Minta Warga Lapor ke Medsos Jika Temukan Pungli Penghapusan Utang Pajak Kendaraan Motor
Israel Bekukan Pajak Palestina Rp16,5 Triliun, Warga Palestina Hadapi Krisis Ekonomi Akut!
Seruan Mogok Pajak Usai DPR Sahkan UU TNI, Negara Terancam Rugi Triliunan!
Bank Dunia Warning: Kepatuhan Pajak RI Lemah, Potensi Kerugian Negara Rp546 T