KONTEKS.CO.ID - Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) 2026 di DKI Jakarta menuai sorotan.
Khususnya, anggaran belanja pembangunan rumah susun (rusun) yang mencapai Rp1,7 triliun.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi menilai, sebaiknya anggaran tersebut fokus ke program bedah rumah warga yang kurang layak.
Baca Juga: Ragnar Oratmangoen Tak Masuk dalam Skuad Timnas Indonesia Melawan China dan Jepang, Ini Alasannya!
Menurutnya, banyak warga Jakarta yang tinggal di tempat tak layak, seperti permukiman padat dan kumuh.
"Bicara hari ini bahwa Jakarta ingin mewujudkan sebagai kota global, tapi pada kenyataannya masih banyak warganya yang tinggal di rumah tanpa sanitasi layak, atap bocor, dan berdinding terpal," ujar Nabilah kepada wartawan, Minggu 18 Mei 2025.
"Ini harus jadi prioritas. Anggaran besar bukan untuk bangunan kosong, tapi untuk manusia yang membutuhkan hunian layak," imbuhnya.
Baca Juga: Misa Perdana Paus Leo XIV, Ini Ritual dan Simbol Pelantikan Pemimpin Katolik Dunia
Dia menilai, pembangunan rusun dengan anggaran fantastis tak lantas menjawab persoalan krisis hunian.
Apalagi, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang adil, transparan serta mudah diakses warga.
"Apa gunanya membangun jika tidak ada yang bisa menempati? Saat ini, yang dibutuhkan bukan bangunan baru, tapi pembenahan hunian eksisting. Bedah rumah jauh lebih hemat, tepat sasaran, dan langsung dirasakan warga,” tuturnya.
Baca Juga: Lampung Tengah Rusuh Sepupu Lurah Bunuh Warga: Rumah, Motor, Mobil Ludes Dibakar
Nabilah pun mendorong adanya kaji ulang dengan melihat urgensi dan pemanfaatannya.
Kemudian, keluhan warga yang ingin mengajukan bedah rumah.