• Sabtu, 18 April 2026

Sungai Ciliwung di Ambang Kolaps, Profesor IPB Desak Reformasi Total Pengelolaan

Photo Author
Ari DP, Konteks.co.id
- Kamis, 16 April 2026 | 15:45 WIB
Salah satu sisi dari Sungai Ciliwung yang dipenuhi sampah. (Pemkot Jakbar)
Salah satu sisi dari Sungai Ciliwung yang dipenuhi sampah. (Pemkot Jakbar)

KONTEKS.CO.ID - Krisis Sungai Ciliwung dinilai tidak akan terselesaikan tanpa perubahan besar dalam infrastruktur, tata ruang, dan perilaku masyarakat.

Profesor Etty Riani, pakar pencemaran dan ekotoksilogi dari IPB University, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh untuk mencegah kondisi sungai semakin buruk dalam 20–30 tahun ke depan.

Ia lantas membandingkan kondisi Indonesia dengan Jepang yang berhasil memulihkan kualitas sungai dalam satu dekade melalui pendekatan sistemik.

Baca Juga: Ciliwung Kian Tercemar, Batas Kritis Sungai di Jakarta Sudah Terlampaui

“Jepang tidak ada kompromi soal bantaran sungai. Alih-alih gedung, mereka membangun ruang terbuka hijau (RTH) atau sarana olahraga yang berfungsi sebagai penampung luapan air saat debit tinggi,” ujarnya.

Selain tata ruang, Jepang juga melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara besar-besaran.

Kemudian disertai penegakan hukum yang ketat dan edukasi masyarakat terkait budaya 3R (reduce, reuse, recycle).

Baca Juga: Konflik Simpanse Bisa Hancurkan Struktur Sosial, Terbukti Populasi Turun Drastis

Berdasarkan evaluasi tersebut, Etty merekomendasikan langkah strategis untuk Indonesia.

Contohnya pembangunan IPAL berskala besar dengan kewajiban sambungan rumah tangga, relokasi warga dari bantaran sungai ke hunian layak, hingga pengembalian fungsi sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau.

Ia juga menekankan pentingnya penghijauan di wilayah hulu serta audit lingkungan berkala terhadap industri di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Tak hanya itu, ia mendorong pembentukan lembaga khusus lintas wilayah yang mengoordinasikan pengelolaan Ciliwung dari hulu hingga hilir di bawah pemerintah pusat.

Baca Juga: Pemerintah Belum Berencana Menambah Pembelian Jet Tempur Rafale dari Prancis

“Jika kita serius mengombinasikan pembangunan infrastruktur, ketegasan hukum, dan perubahan perilaku sosial secara berkesinambungan, hasilnya baru akan terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ia menegaskan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ari DP

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X