Indonesia Resmi Negosiasi Tarif dengan AS, Targetkan Akses Pasar Lebih Adil

KONTEKS.CO.ID — Indonesia resmi memasuki tahap awal negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) setelah menandatangani kesepakatan kerahasiaan atau nondisclosure agreement (NDA) dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam upaya Indonesia untuk memperjuangkan akses pasar dan perdagangan yang adil dengan salah satu mitra dagang utamanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan ini dalam konferensi pers pada Jumat 25 April 2025, didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Harga Emas Logam Mulia Antam Hari Ini Naik Rp17.000, Jadi Rp1.986 Ribu

Delegasi RI sebelumnya bertemu dengan USTR, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, serta sejumlah perusahaan besar AS yang tergabung dalam US Chamber of Commerce, seperti Freeport, Amazon, dan Cargill.

"Indonesia sudah menandatangani NDA dengan USTR. Artinya, kita telah memasuki fase awal negosiasi dan menjadi satu dari 20 negara yang sudah memulai proses ini," ujar Airlangga.

Respons Positif dari AS

Menurut Airlangga, pemerintah dan pelaku usaha AS menyambut baik pendekatan serta proposal yang diajukan Indonesia.

Baca Juga: ICW Desak Presiden Prabowo Hentikan Proyek Makan Bergizi Gratis

Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi secara lebih intensif, dengan membentuk lima kelompok kerja teknis (working group) untuk mempercepat pembahasan.

"Secara keseluruhan, pemerintah AS mengapresiasi strategi dan pendekatan yang diambil Indonesia. Lima sektor khusus sudah dipersiapkan untuk pembahasan teknis lebih lanjut dalam dua minggu ke depan," tambahnya.

Menjaga Kepentingan Nasional

Meski membuka ruang negosiasi, Indonesia tetap menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional.

Baca Juga: Mengenal Ritual Konklaf: Ketika Umat Kristiani Mengurung 120 Kardinal untuk Memaksa Mereka Memilih Paus Baru

Tujuan utama RI adalah menciptakan hubungan dagang yang adil, seimbang, dan menguntungkan kedua belah pihak.

"Tawaran Indonesia kepada AS adalah kerja sama perdagangan yang fair and square, mengacu pada kepentingan nasional dan prinsip keseimbangan," tegas Airlangga.