KONTEKS.CO.ID - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, secara terbuka mengkritik kondisi sistem penerimaan negara Indonesia yang dinilainya berada dalam situasi sangat memprihatinkan.
Ia menyebut tata kelola penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak, sebagai salah satu yang paling lemah di dunia.
Pernyataan keras itu disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertema Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika yang digelar di Universitas Indonesia, Jumat, 12 Desember 2025.
“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim di hadapan civitas akademika.
Hashim menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berkisar 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut menempatkan Indonesia di jajaran terbawah secara global dalam hal kemampuan negara menarik pendapatan dari aktivitas ekonominya.
“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.
Menurut Hashim, rendahnya rasio penerimaan ini bukan disebabkan minimnya potensi ekonomi nasional.
Ia menilai persoalan utama justru terletak pada buruknya kinerja aparatur negara dalam mengelola sektor pajak, bea cukai, dan sumber penerimaan lainnya.
Baca Juga: Riza Chalid Disebut Minta Bantuan Hukum, Begini Kata Hashim Djojohadikusumo
“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” tegasnya.
Negara Kehilangan Triliunan Rupiah
Hashim juga menyoroti besarnya aktivitas ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang belum masuk dalam sistem pencatatan resmi negara.
Artikel Terkait
Hashim Djojohadikusumo Soal Program Makan Bergizi Gratis: Setiap Hari Saya Terima Info Korupsi di Badan Gizi Nasional
Riza Chalid Disebut Minta Bantuan Hukum, Begini Kata Hashim Djojohadikusumo
Hashim Pamer Dia dan Presiden Prabowo Pernah Tolak Suap Rp41,5 Triliun, Siapa yang Berani Suap Presiden RI?
Kejagung Siap Denda Sejumlah Perusahaan Tambang Penunggak Pajak di Sultra
Korea dan Indonesia Sepakat Menguatkan Penagihan Pajak Lintas Negara
DJP Mulai Pangil para Crazy Rich Karena Diduga Tak Jujur Bayar Pajak dan Laporkan Aset