• Minggu, 21 Desember 2025

Kemenkeu Berganti Rezim dari Sri Mulyani Kapitalisme Swasta ke Purbaya Kapitalisme Negara, Harris Turino Ungkap Perbedaannya

Photo Author
- Sabtu, 18 Oktober 2025 | 20:56 WIB
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, saat wawancara bersama tim  Jaringan Promedia di kantornya di Gedung DPR, Jakarta Pusat. (Jaringan Promedia)
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, saat wawancara bersama tim Jaringan Promedia di kantornya di Gedung DPR, Jakarta Pusat. (Jaringan Promedia)

KONTEKS.CO.ID – Pergeseran rezim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa memberikan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurut anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, kebijakan fiskal di bawah Purbaya Yudhi Sadewa menandai perubahan paradigma besar dalam pengelolaan ekonomi negara.

Indonesia tengah berimigrasi dari mazhab kapitalisme swasta ala Sri Mulyani ke mazhab kapitalisme negara yang lebih berani dan interventif.

Baca Juga: Jepang Diisukan Bakal Tinggalkan AFC, Ini Deretan Alasan di Baliknya

“Bu Sri Mulyani itu mazhab kapitalisme swasta yakni disiplin, prudent, dan percaya mekanisme pasar. Sedangkan Pak Purbaya ini kapitalisme negara: negara cawe-cawe, ikut memutar ekonomi,” kata Harris dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia di kantor parlemen, Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

Harris berpendapat, keduanya sama-sama berlandaskan ekonomi pasar. Tetapi berbeda dalam kadar keberanian negara mengintervensi kebijakan.

Perbedaan itu tampak dari keputusan pemerintah melepas Rp200 triliun dari Bank Indonesia dan mendistribusikannya ke enam bank umum guna menambah likuiditas sektor keuangan.

Baca Juga: Prabowo Ultimatum Menteri Nakal: Peringatan Tak Dihiraukan, Siap-Siap Diganti

“Kalau Purbaya bisa menjembatani dua kutub itu, kita akan sampai di tengah, yakni ekonomi Pancasila,” tukasnya.

Walaupun melihat menilai kebijakan itu tepat secara teori makroekonomi, Harris memperingatkan agar penyaluran dana itu diawasi ketat.

“Ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, masyarakat ikut menanggung. Jadi harus dikawal agar benar-benar masuk ke sektor riil, bukan hanya diparkir di surat berharga,” bebernya.

Baca Juga: Meroket Janice Tjen! Kalahkan Anna Bondar, Juara WTA 125 Jinan Open 2025!

Ia juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik pejabat ekonomi. “Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik. Salah bicara sedikit bisa bikin pasar bergejolak,” ucapnya mengingatkan.

Ia menilai gaya Purbaya yang lebih aktif sejalan dengan semangat Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Iqbal Marsya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB
X