“Klaim dari BUMN bahwa subsidi belum dibayar di tahun 2024 itu tidak benar. Saya sudah cek dengan tim kami, semuanya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya,” tegasnya di hadapan anggota Komisi XI.
Menurutnya, pembayaran terakhir untuk Pertamina dan PLN sudah dilakukan pada Juni 2024.
Baca Juga: Tenant Day Telkom: Kampanye ESG Dimulai dari Lingkungan Kantor
Jika ada perbedaan data, ia meminta agar BUMN langsung mengonfirmasi ke Kementerian Keuangan.
Subsidi sebagai Penjembatan Pasar
Purbaya juga menyinggung fungsi subsidi yang kerap dianggap sekadar beban negara.
Baginya, subsidi adalah instrumen vital untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar.
Baca Juga: Fakta vs Propaganda: Narasi Orde Baru Soal Penyiksaan Enam Jenderal G30S Dibantah Dokumen Otopsi
“Saya setuju sekali, tanpa subsidi sebagian masyarakat tidak akan bisa menikmati kue perekonomian secara merata,” ungkapnya.
Namun ia juga memberi catatan. Bila salah sasaran, subsidi justru bisa memperburuk keadaan.
Karena itu, ia meminta BUMN berhati-hati dalam menjalankan mandat pemerintah soal subsidi dan kompensasi.
Baca Juga: Simak Secara Lengkap 20 Poin Proposal Donald Trump untuk Mengakhiri Perang di Gaza
Sidak Mendadak ala Purbaya
Gebrakan Purbaya tak hanya soal janji pembayaran.
Ia juga tampil beda dengan gaya blusukan ke bank-bank Himbara.
Sehari sebelum rapat kerja, tepatnya Senin, 29 September 2025, ia melakukan sidak ke PT Bank Negara Indonesia (BNI).
Baca Juga: KPK Kembalikan Mobil Mercy yang Dibeli Ridwan Kamil ke Ilham Habibie
Artikel Terkait
CEO TRIV Gabriel Rey: Alt Season di Depan Mata, Institusi Mulai Akumulasi Ethereum, Solana, dan Doge
APBN Jebol Ratusan Triliun Gara-Gara Subsidi demi Rakyat Bayar Murah Pertalite hingga LPG
Puluhan Konglomerat RI Kompak Borong Patriot Bonds Rp51,75 Triliun: Dari Budi Hartono hingga Prajogo Pangestu
Antony Salim, Hartono, Hingga Prajogo Pangestu: 50 Konglomerat Kompak Dukung Patriot Bonds Rp50 Triliun
Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirut Pertamina di Depan Anggota DPR