KPK Wanti-wanti Kredit Fiktif di Balik Suntikan Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya Santai: Bank Tanggung Jawab, Bukan Pemerintah

“Sisi negatifnya tentu ada potensi tindak pidana korupsi, seperti yang pernah terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha. Kreditnya macet karena kreditnya kredit fiktif,” tegas Asep.

Baca Juga: 5.000 Dapur MBG Jadi Sorotan, BGN Jelaskan Sistem Verifikasi dan Roll Back

Ia menambahkan, KPK akan memperketat pengawasan.

“Sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menkeu Purbaya: Potensi Ada, Tapi Tanggung Jawab Ada di Bank

Sehari kemudian, Menkeu Purbaya angkat bicara.

Baca Juga: Gelombang Kritik Parlemen Dijaga TNI AD, Pastikan Prajurit Tak Langgar Aturan Perundangan-undangan

Ia mengakui risiko kredit fiktif memang tidak bisa dihapuskan sepenuhnya.

“Potensi pasti ada, tergantung banknya,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.

Namun, ia menegaskan tanggung jawab penuh ada di bank.

“Dia (bank) pasti nyalurin, tapi pakai kemampuan dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ya ditangkap, dipecat,” tegasnya.

Baca Juga: Link Live Streaming Semifinal China Masters 2025: Fajar-Fikri vs Raksasa Korsel, Kim-Seo

Purbaya bahkan meragukan ada bank berani bermain di level besar. “Saya nggak tahu apa sebesar itu mereka berani kredit fiktif? Saya ragu,” ujarnya.

Antara Dorongan Ekonomi dan Risiko Penyelewengan

Kebijakan Rp200 triliun ini pada dasarnya dirancang untuk jadi stimulus.

Namun, peringatan KPK membuat publik sadar bahwa uang sebesar itu bisa jadi pedang bermata dua.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Turun Lapangan, Sidak Coretax System Demi Wajib Pajak Puas Tanpa Ribet