Program Elektrifikasi Dikebut, Prabowo Targetkan 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.

Masalah yang dibahas di antaranya evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

Baca Juga: Mulai 2026, Warga Wajib Gunakan NIK Saat Beli LPG 3 Kg, Bahlil Pastikan Subsidi Energi Tepat Sasaran

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” ungkap Bahlil, mengutip laman setneg.go.id.

Program listrik desa ini lanjut Bahil, merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo pun secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini enggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” kata dia.

Baca Juga: Prabowo Dirikan Badan Industri Mineral, Bahlil Jelaskan Fokus Riset dan Beda Jalur dengan Kementerian ESDM

Selain elektrifikasi desa, rapat tersebut juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi dieselnya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” tandasnya.***