Kedua, program pengelolaan penerimaan negara yang mencakup layanan National Logistic Ecosystem (NLE) di 53 pelabuhan laut dan tujuh bandara, implementasi joint program penerimaan dengan realisasi Rp2,62 triliun, serta reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan rasio perpajakan menjadi 12,70 persen.
Lalu ketiga, program pengelolaan belanja negara yang meliputi pendampingan untuk 2.014 BUMDes dan BUMDesma serta komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk percepatan pembangunan wilayah tertentu.
Baca Juga: Baru Bocor! WhatsApp Siapkan Fitur Quick Recap yang Bikin Chat Jadi Ringkas, Amankah?
Kemudian keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko.
Program ini fokus pada penanganan, penyelesaian dan pemulihan hak tagih 1.035 aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Di sisi lain, Sri Mulyani juga melaporkan bahwa kinerja keuangan 2024 menunjukkan pertumbuhan positif.
Pendapatan operasional Kemenkeu, tambahnya, tumbuh 2,87 persen mencapai Rp2.162,5 triliun, yang menghasilkan surplus sebesar 1,87 persen.***
Artikel Terkait
Program Makan Bergizi Gratis Baru Jalan 7 Persen, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
DPR Setuju Sri Mulyani Gunakan SAL Rp85,6 Triliun untuk Tutup Defisit Anggaran 2025
Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Danantara soal Dominasi: Bisa Terjadi 'Crowding Out'
Menkeu Sri Mulyani: Kekayaan Negara Tembus Rp13.692 Triliun, Naik 7,57 persen
Sri Mulyani Ungkap Proyeksi Pembayaran Bunga Utang RI Capai Rp552 Triliun, Lebih Besar dari 2024