Dikecam Banyak Orang, Akhirnya Prabowo Beberkan Alasan di Balik Efisiensi Anggaran Pemerintah

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara lebih efisien dan fokus pada kepentingan rakyat.

Mengapa Anggaran Dipangkas?

Dalam pidatonya di Kongres VI Partai Demokrat, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dapat berhemat di beberapa sektor, termasuk penghapusan studi banding ke luar negeri.

Baca Juga: Mengenal Bitcoin: Cara Kerja, Sejarah, dan Negara yang Mengadopsinya

Menurutnya, pengeluaran semacam ini tidak lagi diperlukan dan lebih baik dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya sering ke luar negeri, dan sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda di sana. Lebih baik kita fokus membangun kesejahteraan rakyat," kata Prabowo pada Selasa 25 Februari 2025.

Sumber Efisiensi dan Alokasi Anggaran

Efisiensi anggaran ini dilakukan dalam beberapa tahap:

• Putaran pertama: Pemangkasan anggaran Rp306,69 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
• Putaran kedua: Target efisiensi Rp308 triliun (timeline pelaksanaan belum diungkap).
• Putaran ketiga: Penghematan melalui dividen BUMN dengan target Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan masuk ke negara, sementara Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN.

Baca Juga: Puluhan Oknum TNI Serang dan Rusak Markas Polres Tarakan, SETARA Institute: Premanisme dan Manifestasi Jiwa Korsa yang Keliru dan Memalukan

Dampak Pemangkasan Anggaran bagi Rakyat

Prabowo menekankan bahwa hasil efisiensi ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengutip prediksi Goldman Sachs yang menyatakan bahwa pada 2050, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India.

"Jika kita mengelola anggaran dengan baik, Indonesia bisa menjadi negara makmur dan lebih unggul dari Jerman, Jepang, Inggris, serta Prancis," ujarnya.

Meskipun belum ada rincian spesifik mengenai sektor mana yang akan mendapat prioritas alokasi dari hasil efisiensi ini, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Resmi! Ini Syarat dan Pajak Beli iPhone 16 di Indonesia

Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menata keuangan negara secara lebih bertanggung jawab, guna memastikan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.***